Sengketa Pilgub Maluku Utara, MK Putuskan PSU | Liputan 24 Maluku Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Sengketa Pilgub Maluku Utara, MK Putuskan PSU

Posted by On 10:41 AM

Sengketa Pilgub Maluku Utara, MK Putuskan PSU

Sengketa Pilgub Maluku Utara, MK Putuskan PSU Submitted by Nurkholis Lamaau on 17 September 2018 pilkada malut

Ilustrasi. (INT)

KABAR.NEWS, Malut - Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Adapun wilayah yang masuk dalam PSU yakni, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pu lau Taliabu. Kemudian enam desa yakni, Desa Dum-dum, Gamsungi, Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang serta Akelamo Kao yang disengketakan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman ini, terungkap bahwa, dalam pemilihan serentak kemarin, telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan daftar pemilihan tetap (DPT) dalam pemungutan suara di enam desa, serta pelanggaran di Kecamatan Taliabu dan Sula.

Dalam keputusan itu, diperintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara selaku termohon, agar melakukan PSU di enam desa tersebut, dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan DPT secara defacto, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih untuk dicocokan secara langsung.

MK juga memerintahkan KPU melakukan PSU di Kecamatan Sanana dan Taliabu Barat dengan perbaikan peyelenggaraan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku . Di mana, PSU yang dimaksud harus dilaksanakan dalam waktu 45 hari, sejak putusan ini ditetapkan.

Polemik Enam Desa di Tapal Batas

Sebelumnya, gugatan dilayangkan oleh pemohon, yakni pasangan calon Gubernur Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali. Dalam pembacaan permohonan gugatan, kuasa hukum pemohon, AH Wakil Kamal, menyebut soal pilkada bermasalah di 6 desa di Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Utara.

Kamal menyatakan, warga di enam desa tersebut enggan menggunakan hak pilihnya lantaran lokasi pemungutan suara yang tak sesuai dengan domisili pada KTP. Sebab, di dalam KTP mereka berdomisili di Halmahera Barat. Namun mereka dimasukkan ke dalam daftar pemilih di Halmahera Utara.

Enam desa tersebut memang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Sehingga atas permasalahan ini, kata Kamal, menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Pasalnya, mereka pun dihadang ketika akan melakukan pencoblosan. & quot;Ini karena memang permasalahan tapal batas, masalah wilayah," ujar Kamal saat membacakan permohonan gugatan.

Hakim MK Suhartoyo yang memimpin sidang tersebut menyatakan, permasalahan ini harus disikapi oleh KPU maupun Bawaslu. Sebab, pemilih di enam desa tersebut tidak melakukan pencoblosan. "Ini harus dijelaskan oleh KPU dan Bawaslu," tutur Suhartoyo.

Sekadar diketahui, dalam Pilgub Malut, diikuti oleh pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM RIVAI) nomor urut 1, pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (BUR JADI) nomor 2, pasangan Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK YA) nomor 3, dan pasangan Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK MAJU) nomor 4.

Sumber: Berita Maluku Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »