GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

DPRD: Pemerintah Provinsi Maluku Utara Patuhi Aturan saat Keluar ...

DPRD: Pemerintah Provinsi Maluku Utara Patuhi Aturan saat Keluar ...

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM â€" Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta konsisten menaati semua aturan saat akan mengeluarkan Izin Usaha Pert…

DPRD: Pemerintah Provinsi Maluku Utara Patuhi Aturan saat Keluar ...

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM â€" Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta konsisten menaati semua aturan saat akan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan, guna mencegah munculnya masalah.

“Perusahaan yang ingin menanamkan modal di Malut memang harus diberi berbagai kemudahan, karena aktivitas usaha mereka nantinya akan memberi banyak manfaat bagi daerah dan masyarakat,” kata anggota DPRD Malut, Irfan Umuasugi di Ternate, Sabtu.

Tetapi hal itu jangan menjadi alasan bagi Pemprov untuk mengabaikan aturan saat akan mengeluarkan izin, terutama IUP untuk perusahaan tambang, karena aktivitas usaha ini memiliki dampak besar terhadap sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dia mengamati selama ini Pemprov Malut sering tidak konsisten menerapkan aturan saat akan mengeluarkan IUP kepada perusahaan, di antaranya tercermin dari adanya 27 IUP bermasalah yang dikeluarkan Pemprov Malut pada kurun waktu 2017 dan 2018.

Sesuai hasil penelusuran DPRD, ke-27 IUP yang keluarkan Pemprov Malut tersebut di antaranya ada belum mengantongi izin Amdal dan lahannya masih bermasalah, baik dengan masyarakat maupun dengan perusahaan lain.

Ia mengatakan, hal lain yang harus pula menjadi perhatian Pemprov ketika akan mengeluarkan IUP kepada perusahaan adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Artinya walaupun dari sisi ekonomi kehadiran perusahaan tambang disuatu wilayah akan memberi banyak keuntungan, tetapi kalau kemudian akan memberi dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat setempat dan kelestarian lingkungan maka sebaiknya IUP jangan dikeluarkan.

Khusus kepada perusahaan yang ingin menanamkan modal pada sektor pertambangan di Malut, Irfan Umasugi mengharapkan agar mereka juga mematuhi semua aturan dan setelah beroperasi harus memiliki komitmen moral untuk me ningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Berita Lainnya ASDP Diminta Operasikan Kapal Baru di Perairan Maluku Utara TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Feri Indonesia diminta mengoperasikan kapal feri baru di wilayah Maluku U... Dua Jamaah Haji Asal Maluku Utara Masih di Arab Saudi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dua orang haji asal Maluku Utara (Malut) belum bisa dipulangkan dari Tanah Suci sesuai jadwal pemulangan, karena masih menja... Siswa Di Taliabu Diperkenalkan Alsintan Oleh Babinsa TALIABU, TAJUKTIMUR.COM - Babinsa Koramil Taliabu melakukan pengenalan alat sistem pertanian modern (Alsintan) kepada Siswa SMK Sahu Kec. Taliabu U tar... Kemenhub Akan Bangun Infrastruktur Transportasi Halmahera Tengah TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan akan membangun sejumlah fasilitas transportasi di Halmahera Tengah guna mendukung proses ekspor pada... Harga Kebutuhan Pokok di Ternate Terpantau Stabil TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Harga barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional di Bastiong dan Pasar Gamalama Kota Ternate terpantau stabil. ...Sumber: Berita Maluku Utara

No comments