KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara | Liputan 24 Maluku Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara

Posted by On 5:07 PM

KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara

Medcom.id

  • Kanal Indonesia Kanal Indonesia Kanal Inggris Kanal Mandarin
  • Selasa,26 Jun 2018
  • Foto
  • Grafis
  • Video
  • Novanto Setorkan Denda USD 100 Ribu ke KPK

    Novanto Setorkan Denda USD 100 Ribu ke KPK

  • Jokowi Berharap Kerja Sama Investasi Indonesia -Turki Meningkat

    Jokowi Berharap Kerja Sama Investasi Indonesia -Turki Meningkat

  • Wapres JK dan SBY tak Bicara Politik

    Wapres JK dan SBY tak Bicara Politik

KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara M Sholahadhin Azhar • 26 Juni 2018 04:47 WIB kasus korupsi KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara Juru bicara KPK Febri Diansyah. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar. Jakarta: Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Ahmad.
"Tersangka AHM (Ahmad Hidayat Mus) dan ZM (Zainal Mus) tidak datang dan mengirimkan surat pada KPK. Permintaan penjadwalan ulang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.
Menurutnya, Ahmad dipanggil bersama sang adik Zainal Mus untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong APBD Kabupaten Kepulauan Sula pada 2009. Kala itu Ahmad adalah Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara adiknya Zainal menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014. BERITA TERKAIT
  • Ketua Gerindra Lampung Mengaku Terima Rp1,5 Miliar dari Mustafa
  • Kejatisu Berhasil Tangkap Buronan Kasus Korupsi Senilai Rp3,3 M
  • 14 Anggota DPRD Malang Kembalikan Uang Suap
  • Brandconnect Pebalap Jonathan Rea Bertemu Konsumen Kawasaki Ninja

Febri membantah jika pemanggilan ini dikaitkan dengan unsur politik, menjelang Pilkada 2018. Menur utnya, Cagub Maluku Utara yang diusung Golkar dan PPP itu murni diproses sesuai koridor hukum.
"Bagi KPK ya, proses pemanggilan tersangka atau saksi merupakan bagian dari proses hukum saja. Jadi itu yang kita lihat. Bahwa kebetulan mungkin ada kaitannya dengan peristiwa politik, kami tentu memisahkan hal tersebut. Ada koridor hukum dan ada koridor politik," kata Febri.
Seperti diketahui, kakak beradik ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong di APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. Keduanya merekayasa pembelian lahan masyarakat, yang belakangan diketahui milik Zainal Mus.
KPK menaksir pemufakatan ini merugikan negara Rp3,4 miliar. Rincian aliran dana, sebesar Rp1,5 miliar ditransfer pada Zainal, Rp850 juta diberikan pada Ahmad melalui pihak lain untuk disamarkan dan sisanya mengalir pada pihak lain.
Atas dugaan itu, Ahmad dan Zainal disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
(DRI)
  • Hukum
BACA JUGA
  • Anggota Bawaslu Fritz Resmi Jadi Anggota DKPP

    Anggota Bawaslu Fritz Resmi Jadi Anggota DKPP

    Nasional • dkpp

    Fritz merangkap jabatan agar mendapatkan pengalaman di DKPP.

  • Fadli Zon: Penggalangan Dana Gerindra Hindari Cukong Politik

    Fadli Zon: Penggalangan Dana Gerindra Hindari Cukong Politik

    Nasional • partai gerindra

    Fadli menga takan penggalangan dana itu awal langkah Gerindra menjadi partai modern dan mandiri.

  • Novanto Setorkan Denda USD 100 Ribu ke KPK

    Novanto Setorkan Denda USD 100 Ribu ke KPK

    Nasional • korupsi e-ktp

    Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut ini kali kedua Novanto membayar cicilan denda.

//=$vcomment;?> BERITA LAINNYA
  • Lindungi HAM WNI, KJRI Jeddah Terima PenghargaanInternasional

    Lindungi HAM WNI, KJRI Jeddah Terima Penghargaan

    perlindungan wni
  • KPU Diminta Perhatikan Hak Pilih NarapidanaPilkada

    KPU Diminta Perhatikan Hak Pilih Narapidana

    narapidana
  • Novanto Setorkan Denda USD 100 Ribu ke KPKNasional

    Novanto Setorkan Denda USD 100 Ribu ke KPK

    korupsi e-ktp
  • Menteri ESDM Imbau Masyarakat Mampu Beli Elpiji 3 Kg NonsubsidiEkonomi

    Menteri ESDM Imbau Masyarakat Mampu Beli Elpiji 3 Kg Nonsubsidi

    elpiji 3 kg
  • Bintang Laga: Isco, Kreator Serangan SpanyolBola

    Bintang Laga: Isco, Kreator Serangan Spanyol

    timnas spanyol
  • Data Ponsel dan Medsos Sivitas Akademika Diserahkan ke BNPTPendidikan

    Data Ponsel dan Medsos Sivitas Akademika Diserahkan ke BNPT

    Radikalisme di Kampus
  • <i>Gadget</i> Jadi Penyebab Utama InsomniaRona

    Gadget Jadi Penyebab Utama Insomnia

    insomnia
  • Charlie Puth akan Konser untuk Pertama Kali di IndonesiaHiburan

    Charlie Puth akan Konser untuk Pertama Kali di Indonesia konser musik

  • TransJakarta Siap Kawal Asian Games 2018Olahraga

    TransJakarta Siap Kawal Asian Games 2018

    asian games 2018
  • Tampilan Sangar Moto Guzzi V9 Bergaya Cafe RacerOtomotif

    Tampilan Sangar Moto Guzzi V9 Bergaya Cafe Racer

    modifikasi
  • Tuai Kritik, Facebook Tetap Bawa Messenger Kids ke Luar ASTeknologi

    Tuai Kritik, Facebook Tetap Bawa Messenger Kids ke Luar AS

    media sosial
  • Berapa bunga KPR yang ideal?Properti

    Berapa bunga KPR yang ideal?

    kpr
BERITA PILIHAN
  • Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Mutlak

    Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Mutlak

    netralitas tni
    • Panglima Hadi akan ke Sejumlah Daerah Kampanyekan Netralitas TNI-Polri
    • Kasad Pastikan Netr alitas Prajurit TNI di Tahun Politik Terjaga
    • Ketika Jenderal Tergoda Politik
  • Prabowo: 69 Juta Penduduk Indonesia Terancam Miskin

    Prabowo: 69 Juta Penduduk Indonesia Terancam Miskin

    pilpres 2019
  • Saham Taksi Express <i>Disuspend</i>

    Saham Taksi Express Disuspend

    express
FOLLOW US
  • FACEBOOK
  • TWITTER
  • YOUTUBE
  • INSTAGRAM
MOST POPULAR
  • 1

    Prabowo: 69 Juta Penduduk Indonesia Terancam Miskin

    Prabowo: 69 Juta Pend   uduk Indonesia Terancam Miskin
  • 2

    Alasan Jokowi Tetapkan Pilkada Serentak Libur Nasional

    Alasan Jokowi Tetapkan Pilkada Serentak Libur Nasional
  • 3

    Ketua Gerindra Lampung Mengaku Terima Rp1,5 Miliar dari Mustafa

    Ketua Gerindra Lampung Mengaku Terima Rp1,5 Miliar    dari Mustafa
  • 4

    Wapres Kalla Bertemu SBY

    Wapres Kalla Bertemu SBY
  • 5

    Ngabalin Sebut Pernyataan Prabowo Sampah

    Ngabalin Sebut Pernyataan Prabowo Sampah
  • HOT
  • / POPULAR
VIDEO
  • 1

    Jasa Raharja Pastikan Seluruh Korban KM Sinar Bangun Dapat Santunan

    Jasa Raharja Pastikan Seluruh Korban KM Sinar Bangun Dapat Santunan
  • 2

    Keteladanan Mohammad Natsir (2)< /h2> Keteladanan Mohammad Natsir (2)

  • 3

    Q & A - Ini Cara Gue (1)

    Q & A - Ini Cara Gue (1)
  • 4

    KPU Optimistis Angka Partisipasi Pemilih Meningkat

    KPU Optimistis Angka Partisipasi Pemilih Meningkat
  • 5

    Kopaska Diter junkan Cari Korban KM Sinar Bangun

    Kopaska Diterjunkan Cari Korban KM Sinar Bangun
  • 1

    Iriawan Tanggapi Santai Tuduhan SBY

    Iriawan Tanggapi Santai Tuduhan SBY
  • 2

    Eksklusif, Kesaksian Nakhoda KM Sinar Bangun

    Eksklusif, Kesaksian Nakhoda KM Sinar Bangun
  • 3

    Prediksi Bung Joy Jelang Inggris vs Panama

    Prediksi Bung Joy Jelang Inggris vs Panama
  • 4

    Di Balik Layar Monitor Mudik Tim Palimanan

    Di Balik Layar Monitor Mudik Tim Palimanan
  • 5

    KPUD Jatim Pastikan Distribusi Semua Logistik Pilgub

    KPUD Jatim Pastikan Distribusi Semua Logistik Pilgub
metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360
Sumber: Berita Maluku Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »