Dua kabupaten di Papua batal mencoblos | Liputan 24 Maluku Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Dua kabupaten di Papua batal mencoblos

Posted by On 1:03 AM

Dua kabupaten di Papua batal mencoblos

IKHTISAR

  1. Dua kabupaten di Papua batal mencoblos

  2. Mengejar target 78 persen dari 151 juta pemilih

  3. Satu paslon dicoret, pencoblosan di Sinjai rawan konflik

  4. Edy di TPS 15, Djarot di TPS 5

  5. Bawaslu temukan 10 serangan fa jar

  6. Tersangka korupsi yang bertanding di Pilgub Maluku Utara

  7. MUAT LAINNYA
  8. 2.861 TPS rawan konflik di Riau

  9. Panduan bagi pemilih difabel

  10. #PilkadaBermartabat vs #RecehkanPilkada di lini masa

  11. 4 Kandidat berebut suara di 24 kabupaten/kota Sulsel

  12. Resistensi terhadap fatwa fardu ain di Jatim

  13. Pengamanan ekstra di Papua

  14. Jumlah DPT di Sumut mendadak membengkak

  15. Jika hanya ada satu pasangan calon

  16. Handphone atau kamera dilarang masuk bilik suara

  17. Koalisi lima besar partai

  18. Calon kepala daerah menurut pekerjaan

  19. Jika nama Anda tidak ada dalam DPT

  20. Daerah-daerah rawan dalam pilkada

  21. KPU siap hadapi Pilkada Serentak 2018

  22. Gunakan hak pilih Anda dengan benar

Petugas KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mengenakan busana hantu, di tempat pemungutan suara (TPS) 7, Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018)
Petugas KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mengenakan busana hantu, di tempat pemungutan suara (TPS) 7, Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018) Antara Foto /R. Rekotomo
  1. Proses pemungutan suara di seluruh wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah sudah ditutup.

    Dari 171 provinsi/kabupaten/kota yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), ternyata ada dua wilayah yang batal menyelenggarakan pemungutan suara.

    Dua daerah itu adalah Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai, Provinsi Papua.

    "Masih ada dua daerah yang terkendala karena pendistribusian logistik belum selesai karena kondisi keamanan yang tidak kondusif, sedang ditangani," ucap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam Republika.

    Kondisi keamanan yang dimaksud Wiranto menyusul tragedi penembakan pesawat pada Senin (25/6/2018) di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

    Hal ini yang kemudian menghambat jalannya pemungutan suara di Nduga.

    Sementara di Kabupaten Pan iai, pelaksanaan pilkada ditunda karena terjadi konflik usai penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

    "Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet," sambungnya.

    Wiranto mengatakan, pilkada di kedua kabupaten tersebut akan tetap dilangsungkan bila masalah-masalahnya sudah diatasi. Kendati begitu, Wiranto tak menyebut dengan detail kapan hal itu terjadi.

    OlehRonna Nirmala
  2. Memasuki pukul 12.00 WIB, TPS di 171 daerah pilkada akan segera menutup proses pemungutan suara. Jadwal ta mbahan hingga pukul 13.00 WIB biasanya diberikan kepada pemilih khusus, seperti mereka yang tak termasuk dalam DPT, atau yang berstatus TPS pindahan. Sebagian daerah sudah mulai melakukan penghitungan suara, terutama di wilayah Waktu Indonesia Bagian Timur.

    Dari 171 daerah peserta Pilkada 2018, jumlah total DPT-nya mencapai lebih dari 151 juta. Sebanyak 17 daerah memilih gubernur dan wakil gubernur baru. Pada pilkada kali ini, tiga provinsi besar turut melaksanakan pemilihan, sehingga digadang sebagai representasi peta politik Indonesia menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden yang akan berlangsung tahun depan.

    Total pemilih di 17 provinsi tersebut mencapai lebih dari 141 juta. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar, mencapai 31 juta; disusul Jawa Timur dengan 30 jutaan pemilih, dan Jawa Tengah dengan 27 juta pemilih. Ketiga provinsi di Jawa tersebut totalnya mencapai 88 juta pemilih, atau sekitar 62 persen dari pemilih di 17 provinsi; 58 persen dari se luruh daerah peserta Pilkada 2018.

    Pemerintah menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 mencapai 78 persen atau ada peningkatan sebesar 4 persen dari tahun 2017, dan 8 persen dari tahun 2015. Adapun pada Pilkada 2015, angka partisipasi pemilih tercatat sebesar 70 persen dan Pilkada 2017 angka partisipasi pemilihnya sebesar 74 persen.

    OlehRahadian P. Paramita
  3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menduga adanya potensi konflik di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hal tersebut dipicu kasus pencoretan p asangan petahana, Sabirin Yahya-A Mahyanto Massarappi sehari sebelum pencoblosan.

    Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Soemarsono dalam CNN Indonesia mengatakan, pasangan tersebut didiskualifikasi lantaran terlambat melaporkan pertanggungjawaban dana kampanyenya, lima menit setelah tenggat waktu ditutup.

    Meski dicoret, dalam kertas suara yang sudah didistribusikan ke seluruh TPS tetap mencantumkan pasangan petahana ini.

    Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, meski masih berjalan dengan tiga paslon, nantinya seluruh suara yang masuk untuk Sabirin-Mahyanto akan dinyatakan tidak sah.

    Untuk mengantisipasi konflik, saat ini Plt Gubernur bersama Kapolda Sulsel dan Ketua KPU, Bawaslu, tengah menuju ke Sinjai untuk memantau langsung jalannya pencoblosan.

    Dengan keputusan ini, pilkada di Kabupaten Sinjai menyisakan dua paslon saja yakni paslon nomor urut 1, Takyuddin Masse-Mizar Rahmatullah Roem dan paslon nomor urut 3, Seto Gadistha-Andi kartini.

    OlehRonna Nirmala
  4. Calon Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi sudah memberikan hak suaranya di TPS 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

    TPS berlokasi tak jauh dari rumahnya, di Jalan Karya Bakti B11, Medan Johor.

    "Saya pencoblos pemula, saya coblos diri sendiri. InsyaAllah pemilih lain mengikuti saya, doakan Sumut Bermartabat. Gerimis ini memberkati.." ucapnya dalam laporan KOMPAS.com.

    Sejak pensiun dari TNI, Edy langsung mengurus surat pindah domisili dan tinggal di Meda n.

    Sementara rivalnya, Djarot Saiful Hidayat dilaporkan akan mencoblos di TPS 5 di Jalan Cik Ditiro, Medan, Sumatra Utara.

    Djarot sebelumnya berdomisili di DKI Jakarta. Belum lama ini dia menunjukkan KTP Medan miliknya. Di KTP itu tertulis dirinya tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

    Kepemilikan e-KTP Medan ini sempat ramai. Banyak yang menuding e-KTP milik Djarot ini palsu.

    Apalagi, Camat Medan Polonia M Agha Novrian mengaku tidak pernah menerima pengajuan e-KTP dari Djarot.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat angkat bicara.

    "Hasil penelusuran kami dalam database kependudukan menunjukkan bahwa e-KTP Pak Djarot adalah asli dan diterbitkan dalam prosedur yang benar," ucap Tjahjo, dalam detikcom, Minggu (10/6/2018).

    OlehRonna Nirmala
  5. Hingga Selasa (26/6/2018) malam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 10 laporan politik uang dalam pilkada serentak 2018. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan 10 aduan itu tersebar di beberapa daerah. Satu kasus ada di Tapanuli Utara, satu di Sumatera Selatan, empat di Lampung, satu di NTB, satu di Sulawesi Utara, dan satu di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Utara.

    Fritz mengatakan politik uang yang biasa disebut serangan fajar ini dilakukan oleh sekelompok orang yang membagikan duit kepada calon pemilih. Saat ini, kata dia, para terduga pelaku sudah diserahkan ke polisi. Kasus tersebut, kata Fritz, sedang dalam tahap klarifikasi oleh Panita Pengawa s Pemilu.

    Jika politik uang dalam pilkada serentak 2018 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, Bawaslu berwenang menangani secara administrasi. Dampaknya, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa saja didiskualifikasi. "Sekali lagi kami ingatkan, ancaman diskualifikasi tersebut sampai dengan hari ini, hari pemungutan suara," kata Fritz seperti dikutip dari Tempo.co.

    OlehMuhammad Nur Rochmi
  6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sedikit berbeda dari yang lain.

    Sebab, ada satu calonnya yang saat ini tengah mendekam di tahanan KPK karena sangkaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara.

    Calon yang dimaksud adalah Ahmad Hidayat Mus, yang sudah pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Kepulauan Sula hingga 2010 silam.

    Ahmad juga merupakan calon petahana lantaran dirinya masih mengemban jabatan sebagai Gubernur Maluku periode 2013-2018.

    Pencalonan Ahmad tidak bisa dicopot. Dirinya tetap bisa terus melaju dalam kontes politik hari ini.

    Jika pun ia menang, proses administrasi akan tetap berjalan meski kandidat mendekam di balik jeruji. Artinya, kandidat akan tetap dilantik meski tak lama kemudian digantikan oleh wakilnya.

    Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    Pada pasal 53 dalam UU tersebut diatur larangan parpol menarik kandidat yang diusungnya jika calon terkait sudah ditetapkan KPU.

    Kemudian, Pasal 191 UU Pilkada mengatur sanks i pidana dan denda yang bisa diberikan terhadap kandidat jika sengaja mengundurkan diri. Ancaman kurungan untuk kandidat seperti itu maksimal dua tahun dan denda antara Rp25 miliar sampai Rp50 miliar.

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Maluku Utara
    Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Maluku Utara | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  7. Kepolisian Daerah (Polda) Riau memetakan 2.861 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan konflik dalam pilkada serentak yang juga berlangsung di Provinsi Riau.

    Kabid Humas Polda Riau AKBP Sunarto SIK menjelaskan, penentuan kriteria TPS rawan didasarkan pada beberapa hal, di antaranya; situasi kantibmas, jumlah kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut, kepadatan jumlah penduduk, dan letak geografisnya.
    "Kriteria lainnya misalnya, terdapat basis-basis para pendukung pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang dikhawatirkan terjadi gesekan di lapangan," ungkap Sunarto dalam RiauAktual.com.

    Polda Riau telah mengerahkan 5.251 personel ke berbagai wilayah di Provinsi Riau. Selain personel Polri, pengamanan di TPS juga melibatkan 707 personel TNI dan 24.112 aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas).

    Komisioner KPU Provinsi Riau, Ilham, menambahkan, jumlah seluru h TPS di Provinsi Riau sebanyak 12.048. TPS terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebanyak 1.798 TPS, disusul Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 1.579 TPS, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) 1.322 TPS, dan Kabupaten Kampar 1.318 TPS.

    "TPS terbanyak ada di Pekanbaru karena jumlah pemilih di wilayah ini juga paling banyak. Hingga sore ini kami terus memantau kesiapan kota/kabupaten dalam mengawal pelaksaan pemungutan suara di wilayah masing-masing," ujar Ilham dalam Tribunnews.

    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Riau
    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Riau | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  8. Proses pemberian suara dalam Pilkada harus rahasia. Namun bagi pemilih difabel, proses pemilihan ini sedikit berbeda. Menurut Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada beberapa hal yang berbeda. Berikut seperti disarikan Kompas.com:

    1. Didampingi sampai bilik suara

    Bagi pemilih yang tidak bisa berjalan, didampingi oleh seseorang yang ditunjuk. Mereka yang ditunjuk akan membantu pemilih menuju ke bilik suara tanpa adanya unsur penghasutan untuk memilih pasangan calon tertentu.

    Bagi pemilih tuna netra, Ketua KPPS akan memberikan surat suara ke dal am alat bantu dan diserahkan kepada pemilih tersebut. Pendamping boleh mendampingi pemilih ke bilik suara.

    2. Pendamping boleh mencobloskan paslon yang pilihan

    Bagi pemilih yang tidak mempunyai tangan dan tuna netra, pendamping pemilih diperkenankan membantu untuk mencobloskan pasangan calon yang diinginkan pemilih. Tapi prosesnya disaksikan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS untuk memantau pencoblosan yang dilakukan.

    3. Menandatangani surat pernyataan

    Pendamping pemilih wajib menandatangani surat pernyataan pendamping. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa pendamping telah mendampingi seseorang dalam proses pencoblosan. Surat pendampingan ini adalah C3-KWK. Melalui surat pernyataan ini, pendamping merahasiakan pilihan pemilih kepada siapa pun.

    OlehMuhammad Nur Rochmi
  9. Keriuhan menyambut Pilkada Serentak 2018 terasa di lini masa Twitter. Tagar #PilkadaBermartabat mencuat di jajaran topik tren Twitter hingga pagi ini, pukul 9.30, Rabu (27/6/2018). Akun-akun kementerian dan lembaga pemerintah tampak meramaikan tagar ini, misalnya Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.

    Informasi-informasi mendasar seputar pilkada kali ini disebar melalui akun-akun berpengikut puluhan hingga ratusan ribu tersebut. Misalnya tentang jumlah pasangan calon (paslon), daerah dengan calon tunggal dan mekanisme pemilihannya, isu-isu strategis pilkada, dan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berlangsung di 171 dae rah.

    Di sisi lain, warganet juga bermain-main dengan tagar #RecehkanPilkada. Topik yang diawal dengan tagar "#Recehkan" biasanya berisi gurauan tentang suatu topik. Misalnya saat ramai tagar #RecehkanTwitter, berisi kicauan lelucon dengan topik acak. Kali ini, gurauan seputar pilkada jadi sasaran para pekicau.

    Selain kicauan lucu, ada juga kicauan-kicauan satire yang mengundang senyum. Misalnya seputar mantan, atau hubungan asmara. Meski hingga laporan ini dibuat, tagar tersebut belum masuk ke dalam jajaran topik tren, kicauan dengan tagar ini cukup "menyegarkan" lini masa Twitter yang didominasi isu politik dan pilkada.

    OlehRahadian P. Paramita
  10. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang juga berkompetisi dalam pencarian gubernur dan wakil gubernur baru.

    Ada empat pasangan calon; pertama pasangan Nurdin Halid-Azis Qahar Mudzakkar yang diusung Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, dan PKPI; kedua, pasangan Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo yang diusung Gerindra, PPP, dan PBB.

    Pasangan ketiga adalah Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang diusung PKS, PAN, dan PDIP; sementara pasangan nomor urut empat adalah Ichsan Yasin Limpo-Luwu Andi Muzakkar (Cakka) yang diusung Demokrat, PPP, Perindo, dan Berkarya.

    Keempatnya akan berebut suara di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Di provinsi itu, KPU telah mempersiapkan 17.140 TPS dengan jumlah DPT mencapai 6.022.987 pemilih.

    Kabid Humas Kepolisian Daerah Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, ada sejumlah wilayah yang terindikasi rawan konflik di Sulawesi Selatan.

    Di antaranya Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kota Palopo. Kedua wilayah ini termasuk ke dalam peta rawan konflik mengingat saat pelaksaan pilkada lima tahun lalu terjadi kericuhan.

    Untuk itu, pihaknya telah mengerahkan sekitar 17 ribuan personil ditambah dari TNI. Saat ini, mereka sudah berada di masing-masing TPS.

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditampilkan per Kabupate/Kota
    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditampilkan per Kabupate/Kota | Lokadata /Beritagar.id
    OlehRonna Nirmala
  11. Cagub Jatim nomor urut satu Khofifah Indarparawansa (Dua Kiri) berbincang dengan pedagang sayur usai santap sahur bersama sejumlah pedagang saat berkampanye di Pasar Tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (13/6/2018).
    Cagub Jatim nomor urut satu Khofifah Indarparawansa (Dua Kiri) berbincang dengan pedagang sayur usai santap sahur bersama sejumlah pedagang saat berkampanye di Pasar Tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (13/6/2018). | Irfan Anshori /Antara Foto

    Menjelang pemilihan gubernur (pilgub), Jawa Timur dihebohkan oleh fatwa fardu ain (kewajiban bagi pemeluk agama Islam) untuk memilih pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Fatwa tersebut, menurut Merdeka.com, dihasilkan dalam pertemuan di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, yang diasuh KH Asep Saifuddin Chalim, 3 Juni lalu.

    Namun, bukannya menguntungkan pasangan nomor urut 1 itu, menurut hasil survei Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa), fatwa itu malah bisa berbalik merugikan Khofifah-Emil.

    "Sebanyak 70,1 persen masyarakat Jatim menolak fatwa wajib itu," ujar Koordinator Penelitian Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Unesa, Ardhie Raditya, dikutip Tempo.co.

    "Dari hasil survei, bisa disimpulkan bahwa fatwa mendapa t resistensi bagi warga Jatim. Warga Jatim menolak pemilihan pemimpin politik berdasarkan paksaan dan fatwa-fatwa semacam itu," tambahnya.

    Pada Pilgub Jatim 2018, Khofifah-Emil bersaing dengan Saifullah Yusuf-Puti Guntur.

    OlehSandy Pramuji
  12. Petugas kepolisian melakukan pengecekan pendukung jelang pelaksanaan debat kandidat Pilkada Mimika di Gedung Eme Neme Yauware, Ti   mika, Papua, Kamis (13/6/2018).
    Petugas kepolisian melakukan pengecekan pendukung jelang pelaksanaan debat kandidat Pilkada Mimika di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Kamis (13/6/2018). | Jeremias Rahadat /ANTARAFOTO

    Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah meminta tambahan 700 personil dari Korps Birgade Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, dan Korps Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengamankan jalannya pemilihan hari ini.

    Selain itu, sekitar 3.000 personel pasukan TNI juga dilaporkan akan turut membantu pengamanan.

    Banyaknya jumlah personel ini menyusul sejumlah penyerangan yang terjadi jelang hari pencoblosan.

    Senin (25/6/2018), sebuah pesawat yang membawa belasan anggota polisi ditembak oleh sekelompok orang di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto m engatakan, akibat peristiwa itu distribusi logistik Pilkada Papua sempat terganggu.

    "Kemarin memang yang kena penembakan itu kan logistik yang dibawa dan personel yang mengamankan. Itu perlu jalan beberapa jam lagi, dengan adanya kejadian itu, kami assessment dulu situasi keamanan di sekitar," ucap Setyo dalam KOMPAS.com.

    Masyarakat Papua hari ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur untuk periode pemerintahan selanjutnya.

    Ada dua calon, pertama pasangan petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal dan juga pasangan Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

    Berdasarkan data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dilansir BBC Indonesia, sejak 2010 sampai 2014, sebanyak 71 warga tewas saat perhelatan pesta demokrasi di berbagai kabupaten di Papua.

    OlehRonna Nirmala
  13. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat adanya kejanggalan di beberapa TPS di Sumatra Utara. Salah satunya adalah jumlah pemilih tambahan yang mendadak membengkak dari 100 menjadi 600 orang pemilih di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Simalungun.

    Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edwart Siregar dalam CNN Indonesia (mengutip ANTARA) mengatakan, Bawaslu juga menerima laporan banyaknya warga Sumut yang terdaftar dalam DPT namun tak kunjung menerima formulir C6 KWK.

    Bawaslu meminta KPU dan pihak terkait segera menyelesaikan distribusi formulir C6 agar warga dapat menggunakan hak pilihnya.
    Di Sumatra Utara, pemilihan gubernurnya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung PDI Perjuangan dan PPP, dan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, PAN, dan Partai Nasdem.

    OlehRonna Nirmala
  14. Jika di daerah tempat tinggal Anda hanya ada satu pasangan calon (lawan kotak putih), bukan berarti Anda tidak perlu memberikan hak suara.

    Sebagai bangsa yang berdemokrasi, Anda tetap harus memberikan hak suara agar tidak disalahgunakan pihak lain.

    Sebagai catatan, berikut adalah daerah yang memiliki calon pasangan tunggal:

    • Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
    • Kabupaten Lebak, Banten
    • Kabupaten Tangerang, Banten
    • Kota Tangerang, Banten
    • Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
    • Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
    • Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
    • Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
    • Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
    • Kabupaten Puncak, Papua
    • Kabuaten Mamasa, Sulawesi Barat
    • Kabupaten Jayawijaya, Papua
    • Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara

    KPU telah mensosialisasikan bagaimana caranya memilih jika di daerah pemilihan Anda hanya ada satu pasangan calon.

    Simak panduannya dalam video yang dibagikan dalam akun Twitter resmi @KPU_RI di bawah ini.

    OlehRonna Nirmala
  15. Membawa handphone atau perekam gambar ke dalam bilik suara melanggar aturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 17 (t) aturan itu melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

    Larangan ini untuk mencegah adanya transaksi suaraâ€"saat foto surat suara yang tercoblos digunakan sebagai bukti traksaksi. Selain itu, penyebaran gambar suara suara tercoblos yang dapat dipakai untuk provokasi massa, dan mempengaruhi pemilih yang lain.

    Ancaman hukuman untuk perbuatan dimaksud, tertuang dalam Pasal 187A (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

    Pasal 178H pun menyatakan, "Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan da n paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

    Pemilih diperbolehkan merekam gambar di seputar TPS, tetapi tidak boleh digunakan di dalam bilik suara. Sebelum mencoblos, handphone atau kamera milik pemilih harus dititipkan ke petugas KPPS.

    OlehRahadian P. Paramita
  16. Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, 2017, hingga 2018, kongsi atau koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah mengalami perubahan. Berikut pola koalisi lima partai besar dalam Pilkada 2018
    Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, 2017, hingga 2018, kongsi atau koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah mengalami perubahan. Berikut pola koalisi lima partai besar dalam Pilkada 2018 | Lokadata /Beritagar.id

    Pola koalisi dalam Pilkada 2018 nyaris seperti Pilkada 2017. Lebih-lebih dalam koalisi pemilihan gubernur. Komposisi koalisi lima partai besar hasil Pileg 2014--PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKBâ€"PDIP lebih banyak berkoalisi dengan dengan Demokrat, dibanding dengan PKB. Padahal, Demokrat selama ini memosisikan dirinya sebagai partai di luar pemerintahan.

    PDIP lebih me milih mengusung calon sendirian, di enam wilayah pemilihan. Koalisinya dengan partai besar lain di dalam pemerintahan, terhitung sangat sedikit. Koalisi bersama PKB di empat wilayah, merupakan jumlah koalisi paling banyak.

    OlehRonna Nirmala
  17. Infografik menunjukkan jenis pekerjaan dari para calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018
    Infografik menunjukkan jenis pekerjaan dari para calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 | Lokadata /Beritagar.id

    Untuk pemilihan gubernur di 17 provinsi, dari 57 pasangan calon sebagian besar berlatar belakang eksekutif dan legislatif. Calon gubernur dari kalangan eksekutif sebanyak 29 orang, atau satu dari dua calon gubernur yang mendaftar. Sedangkan wakilnya yang berasal dari kalangan eksekutif mencapai 32 persen, atau 18 orang.

    Kalangan eksekutif dimaksud, adalah calon yang statusnya petahana, pejabat kantor gubernur. Sedangkan legislatif bisa anggota DPR, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Untuk calon gubernur dari kalangan swasta, jumlahnya mencapai 30,4 persen atau 17 orang. Sedangkan calon wakil gubernur dari kalangan ini, berjumlah 18 orang.

    Dalam pemilihan bupati, jumlah pasangan calon d ari kalangan swasta justru paling banyak. Dari 376 pasangan calon, sebanyak 114 calon bupati dan 190 calon wakil bupati dari kalangan swasta.

    Calon dari kalangan swasta juga marak dalam calon pemilihan wali kota. Sebanyak 62 orang calon wali kota dan 84 orang wakilnya, berasal dari kalangan swasta.

    Patut dicatat, kategori swasta tidak serta merta calon tersebut adalah pengusaha. Dalam beberapa kasus, kader partai yang dicalonkan mencantumkan "swasta" sebagai pekerjaan resminya. Setidaknya, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik).

    OlehRonna Nirmala
  18. Anda tak perlu khawatir jika nama Anda tidak tertera dalam status daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, Anda tetap bisa memberikan hak suara di Pilkada 2018 sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

    Mengutip situs detikcom, begini prosedur agar bisa masuk ke DPTb:

    1. Cek nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda di situs KPU berikut;
    2. Jika nama Anda ada, maka pastikan sudah menerima formulir C6-KWK. Tapi jika nama Anda tidak ada, segera cek ke kelurahan setempat;
    3. Jika nama Anda terdaftar di kelurahan sebagai DPT, tanyakan pula soal formulir C6 untuk Anda. Tapi jika nama Anda masih belum ada, berarti Anda termasuk dalam DPTb;
    4. Datanglah ke TPS terdekat dengan membawa e-KTP atau surat dari dukcapil dan KK asli di hari pencoblosan;
    5. Laporkan diri Anda sebagai DPTb ke panitia KPPS;
    6. Anda baru bisa memberi hak suara pada pukul 12.00 waktu setempat. Jika surat suara habis, maka Anda akan diarahkan menuju TPS terdekat di kelurahan yang sama.
    OlehRonna Nirmala
  19. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan perhatian khusus pada lima provinsi yang masuk dalam kategori rawan dalam Pilkada Serentak 2018.

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, kelima provinsi itu adalah Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

    Selain lima provinsi itu, polisi juga menyematkan tiga daerah lain yang m asuk dalam kategori rawan di Sumatra Selatan. Ketiga daerah itu antara lain Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, dan Kabupaten Banyuasin.

    Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan, IIn Irwanto dalam Tempo.co menyebut tiga faktor yang membuat daerah ini rawan, yakni penyelenggara, konstelasi, dan partisipasi.

    Secara keseluruhan, Polri akan menerjunkan lebih dari 170 ribu anggotanya di seluruh provinsi.

    Bukan hanya anggota kepolisian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menegaskan, TNI juga akan menurunkan personilnya hari ini untuk membantu mengamankan jalannya pemilihan.

    OlehRonna Nirmala
  20. Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanani) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan), Ketua KPU Arief Budiman (kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kirii), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri), dan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono (kiri) bertumpu tangan bersama seusai Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pengamanan Pilkada serentak di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).
    Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanani) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan), Ketua KPU Arief Budiman (kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kirii), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri), dan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono (kiri) bertumpu tangan bersama seusai Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pengamanan Pilkada serentak di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengerahkan segala upaya dan tenaganya untuk mempersiapkan kelancaran jalannya pilkada serentak hari ini.

    Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah mengerahkan pasukan untuk memantau jalannya persiapan di seluruh wilayah yang menggelar pilkada.

    Mengutip IDN Times, pemantauan dimulai dari provinsi, kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    "Jangan sampai ada personel yang p utus asa, dia sakit, menyerah di tengah jalan. Kita cek seluruh personel siap," ucap Arief.

    Pendistribusian surat suara juga sudah 99 persen dilakukan. Masalah laporan surat suara yang rusak juga sudah ditangani.

    Begitu juga dengan anggaran yang dikucurkan untuk hari ini. Arief menjamin, anggaran yang sempat tersendat sudah mulai dikirimkan ke KPU Daerah (KPUD). Selanjutnya, tinggal KPUD mendistribusikannya ke tingkat bawah.

    OlehRonna Nirmala
  21. Tahapan Pilkada Serentak 2018 yang dimulai sejak 10 bulan lalu akan berakhir hari ini, Rabu (27/6/2018).

    Sebanyak 171 wilayah di Indonesia akan menentukan masa depan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.

    Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 520 pasangan calon akan dipilih masyarakat.

    Lansiran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar pada ajang politik hari ini mencapai 152.058.452 orang, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 387.566.

    Seluruh 171 wilayah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 itu terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

    Dengan kata lain, setelah hari ini akan ada 17 gubernur dan wakil gubernur baru, 39 wali kota dan wakil wali kota, serta 115 bupati dan wakil bupati.

    Suara Anda berperan penting untuk menentukan masa depan daerah. Gunakan hak pilih dengan bijak. Selamat mencoblos!

    06:48 WIB - Rabu , 27 Juni 2018 OlehRonna Nirmala
Sumber: Berita Maluku Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »