Liputan 24 Maluku Utara | Liputan 24 Indonesia
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

no image

Posted by On 1:43 AM

Distan: Ternate Dijadikan Sentra Pengembangan Hortikultura

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM â€" Dinas Pertanian (Distan) Maluku Utara (Malut) mengarahkan Kota Ternate menjadi sentra pengembangan hortikultura, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang selama ini lebih banyak didatangkan dari daerah lain.

Ternate sebenarnya sejak zaman dahulu sudah menjadi sentra produksi komoditas perkebunan, khususnya cengkih dan pala tetapi pengembangannya sekarang terkendala dengan terbatasnya lahan,” kata Kepala Distan Malut, Idham Umasangadji, kemarin.

Bahkan lahan tanaman cengkih dan pala di Kota Ternate, khususnya di Pulau Ternate sekarang banyak ditebang untuk dialihfungsikan menjadi permukiman seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di daerah ini.

Oleh karena itu, menurut dia, pengembangan Ternate menjadi sentra hortikultura lebih memiliki prospek terutama untuk jenis tanaman sayuran, seperti cabai, tomat, kangkung, bayam dan sawi yang tidak membutuhkan lahan yang luas.

“Pengembangan tanaman hortikultura itu diharapkan selain menjadi sumber penghasilan petani, juga bisa memenuhi kebutuhan dipasaran setempat, terutama saat pasokan dari daerah lain terlambat masuk,” kata Idham.

Ia juga mengatakan, walaupun Ternate tidak menjadi sentra pengembangan tanaman cengkih dan pala, Distan Malut akan tetap memberikan perhatian kepada para petani di daerah ini yang masih setiap memelihara tanaman rempah itu.

“Perhatian itu di antaranya dalam bentuk pembelian pendampingan kepada petani untuk menerapkan pola budidaya yang baik, agar produksinya yang selama ini masih relatif rendah, pala misalnya hanya rata-rata 350 kg per hektare, bisa lebih meningkat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Distan Malut bersama instansi terkait lainnya juga mendorong para petani setempat untuk memaksimalkan pemanfaataan produksi tanamannya agar pendapatan mereka tidak hanya bergantung dari hasil produksi utama.

“Produksi pala misalnya yang selama ini hanya dimanfaatkan biji dan fulinya juga diarahkan memanfaatkan pula daging buahnya menjadi sirup pala, manisan pala dan krepik pala yang banyak diminati konsumen,” tutup Idham.

Berita Lainnya BKNDI Malut Siap Bantu Pemprov Wujudkan Swasembada Bawang Putih TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Kordinasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI) Maluku Utara (Malut) akan ... Guru Honor Maluku Utara Berharap Penerimaan P3K Tanpa Tes TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Para guru honor di Maluku Utara (Malut) mengharapkan penerimaan Pegawai Pe... BPS: Ternate Inflasi 0,12 Persen TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat , pada Oktober 20... Bawaslu Maluku Utara Rekomendasikan Paslon AGK/YA Didiskualifikasi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Bawaslu Maluku Utara (Malut) merekomendasikan pasangan calon (paslon) gube... Pemprov Malut: Peserta Tes Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Sulit Capai Standar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyatakan, peserta tes...Sumber: Google News | Liputan 24 Ternate

no image

Posted by On 12:12 AM

Kabupaten Taliabu Miliki Pengadilan Negeri

TALIABU, TAJUKTIMUR.COM â€" Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) akhirnya memiliki pengadilan negeri (PN) dan tidak lagi menjalani sidang di PN Labuha yang jaraknya sangat jauh.

“Mantan Ketua Pengadilan Labuha telah berjuang, karena suratnya langsung kepada Mahkamah Agung dan direspons baik hingga alhamdulillah pada hari ini, dan tidak terlalu lama, yakni Taliabu baru masuk pada usia lima tahun miliki PN sendiri,” kata Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Rabu.

Menurut Bupati, kalau dibandingkan dengan Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat yang telah menjadi kabupaten duluan, tetapi hingga saat ini belum ada PN.

Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus merasa bersyukur baru berusia lima tahun sejak dimekarkan menjadi daerah otonomi baru (DOB), Kabupaten Pulau Taliabu kini sudah mempunyai pengadilan negeri sendiri, yakni Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Selain itu , dirinya sangat berterima kasih kepada mantan ketua pengadilan Negeri Labuha atas bantuannya pada saat itu mengusulkan untuk menghadirkan Pengadilan Negeri Bobong ini.

Bupati mengatakan, dirinya mendapatkan informasi dari Ketua Pengadilan Negeri Malut bahwa Pengadilan Negeri Bobong juga akan mendapatkan pembangunan pada tahun 2019 nanti, serta dengan adanya Pengadilan Taliabu ini, sangat membantu proses hukum di negeri ini.

Menurutnya, jika mengurus untuk sidang di Labuha, sangat memakan biaya hingga kurang lebih Rp6 juta per orang.

Berita Lainnya Distan: Ternate Dijadikan Sentra Pengembangan Hortikultura TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Pertanian (Distan) Maluku Utara (Malut) mengarahkan Kota Ternate men... BKNDI Malut Siap Bantu Pemprov Wujudkan Swasembada Bawang Putih TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Kordinasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI) Maluku Utara (Malut) akan ... Guru Honor Maluku Utara Berharap Penerimaan P3K Tanpa Tes TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Para guru honor di Maluku Utara (Malut) mengharapkan penerimaan Pegawai Pe... BPS: Ternate Inflasi 0,12 Persen TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat, pada Oktober 20... Bawaslu Maluku Utara Rekomendasikan Paslon AGK/YA Didiskualifikasi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Bawaslu Maluku Utara (Malut) merekomendasikan pasangan calon (paslon) gube...Sumber: Google News | Liputan 24 Labuha

no image

Posted by On 12:12 AM

Kabupaten Taliabu Miliki Pengadilan Negeri

TALIABU, TAJUKTIMUR.COM â€" Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) akhirnya memiliki pengadilan negeri (PN) dan tidak lagi menjalani sidang di PN Labuha yang jaraknya sangat jauh.

“Mantan Ketua Pengadilan Labuha telah berjuang, karena suratnya langsung kepada Mahkamah Agung dan direspons baik hingga alhamdulillah pada hari ini, dan tidak terlalu lama, yakni Taliabu baru masuk pada usia lima tahun miliki PN sendiri,” kata Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Rabu.

Menurut Bupati, kalau dibandingkan dengan Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat yang telah menjadi kabupaten duluan, tetapi hingga saat ini belum ada PN.

Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus merasa bersyukur baru berusia lima tahun sejak dimekarkan menjadi daerah otonomi baru (DOB), Kabupaten Pulau Taliabu kini sudah mempunyai pengadilan negeri sendiri, yakni Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Selain itu , dirinya sangat berterima kasih kepada mantan ketua pengadilan Negeri Labuha atas bantuannya pada saat itu mengusulkan untuk menghadirkan Pengadilan Negeri Bobong ini.

Bupati mengatakan, dirinya mendapatkan informasi dari Ketua Pengadilan Negeri Malut bahwa Pengadilan Negeri Bobong juga akan mendapatkan pembangunan pada tahun 2019 nanti, serta dengan adanya Pengadilan Taliabu ini, sangat membantu proses hukum di negeri ini.

Menurutnya, jika mengurus untuk sidang di Labuha, sangat memakan biaya hingga kurang lebih Rp6 juta per orang.

Berita Lainnya Distan: Ternate Dijadikan Sentra Pengembangan Hortikultura TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Pertanian (Distan) Maluku Utara (Malut) mengarahkan Kota Ternate men... BKNDI Malut Siap Bantu Pemprov Wujudkan Swasembada Bawang Putih TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Kordinasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI) Maluku Utara (Malut) akan ... Guru Honor Maluku Utara Berharap Penerimaan P3K Tanpa Tes TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Para guru honor di Maluku Utara (Malut) mengharapkan penerimaan Pegawai Pe... BPS: Ternate Inflasi 0,12 Persen TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat, pada Oktober 20... Bawaslu Maluku Utara Rekomendasikan Paslon AGK/YA Didiskualifikasi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Bawaslu Maluku Utara (Malut) merekomendasikan pasangan calon (paslon) gube...Sumber: Google News | Liputan 24 Labuha

thumbnail

Posted by On 12:12 AM

Sejak Maba, Data di Pangkalan Data Dikti Harus Sudah Valid

Malang Raya

Sejak Maba, Data di Pangkalan Data Dikti Harus Sudah Valid

Data pada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) kadang kurang valid. Ini antara lain karena data saat input awal.

Sejak Maba, Data di Pangkalan Data Dikti Harus Sudah Validsylvianita widyawatiKegiatan workshop dan pendampingan mengenai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Hotel Savana Kota Malang, Selasa (30/10/2018).

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Data pada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) kadang kurang valid. Ini antara lain karena data saat input awal. Harusnya sejak dari mahasiswa baru (maba) sudah dimulai. Jika perlu keterangannya bermaterai.

&quo t;Bukan saat tengah-tengah kemudian merubah," jelas David AA Adhieputra, Kasubid Pengelolaan Data PD Dikti dalam workshop dan pendampingan pengelolaan PD Dikti di Hotel Savana Kota Malang, Selasa (30/10/2018).

Misalkan baru kemudian ditemukan data salah jenis kelamin, nama dll. Sehingga perlu dibuat tata kelola yang baik untuk data. Untuk membantu itu, maka unit terkecil seperti di prodi yang harus memastikan jika ada mahasiswa yang tidak aktif atau non aktif.

"Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi itu pasti tahu di level paling bawah. Mereka harus melaporkan ke universitas untuk disinkronkan lagi," kata dia. Sinkronisasi dua arah bisa terjadi. Misalkan dari perguruan tinggi melaporkan ada perubahan ke PD Dikti.

Kemudian dari PD Dikti akan mengirimkan lagi data yang disinkronkan. Ini juga harus dicek lagi oleh perguruan tinggi benar tidaknya ada perubahan. Dikatakan dia, saat pendaftaran CPNS lalu, PD Dikti banyak diakses. Sehingga perlu ganti server. "Untung saja tes CPNS oleh BKN saat itu kemudian mundur jadwalnya," kata dia.

Ini membuktikan data di PD Dikti sangat strategis. Dari keluhan-keluhan yang masuk, sarannya dimulai pembenahannya dari bawah di perguruan tinggi. Selain David, narasumber lainnya adalah Franova Herdiyanto, Kasubid Informasi dan Publikasi PDDikti Kemenristekdikti.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) Dr Cipto Wardoyo SE MPd MSi AK CA yang membuka acara itu menyatakan berharap kegiatan ini bisa memecahkan segala permasalahan yang terjadi di masing-masing fakultas kaitannya dengan pengelolaan Data PDDikti.

"Ada beberapa hal luar biasa yang sering terjadi terkait data PDDikti ini. Contohnya saat ada alumni UM yang jelas-jelas sah lulusan UM namun ketika yang bersangkutan mengecek namanya di data PDDikti ternyata tidak ada.

Sehingga yang bersangkutan khawatir namanya tidak terdaftar. Hal-hal seperti inilah yang akan menentukan nasib para alum ni," ujar Sucipto.

Sedang Franova menyatakan dasar hukum penyelenggaraan PD Dikti yaitu permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi, permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan UU no12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Untuk itu, standar pengelolaan PD Dikti ada tiga hal yaitu tahap pengumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi. Di tahap ini, pengumpulan data ini dihasilkan tersedianya data pendidikan tinggi terintegrasi yang tepat waktu.

Tahap kedua adalah pengolahan data yang terdiri dari proses verifikasi dan proses pengolahan data menjadi informasi yang menjamin kelengkapan dan validitas data penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tahap akhir ketiga yaitu penyajian data berupa penerbitan dan informasi statistik penyelenggaraan pendidikan tinggi, sosialisasi dan diseminasi, dan online publication yang menjamin aksesibilitas data dan informasi penye lenggaraan pendidikan tinggi.

Penulis: Sylvianita Widyawati Editor: yuli Ikuti kami di Video PilihanSumber: Google News | Liputan 24 Maba

thumbnail

Posted by On 12:12 AM

Sejak Maba, Data di Pangkalan Data Dikti Harus Sudah Valid

Malang Raya

Sejak Maba, Data di Pangkalan Data Dikti Harus Sudah Valid

Data pada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) kadang kurang valid. Ini antara lain karena data saat input awal.

Sejak Maba, Data di Pangkalan Data Dikti Harus Sudah Validsylvianita widyawatiKegiatan workshop dan pendampingan mengenai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Hotel Savana Kota Malang, Selasa (30/10/2018).

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Data pada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) kadang kurang valid. Ini antara lain karena data saat input awal. Harusnya sejak dari mahasiswa baru (maba) sudah dimulai. Jika perlu keterangannya bermaterai.

&quo t;Bukan saat tengah-tengah kemudian merubah," jelas David AA Adhieputra, Kasubid Pengelolaan Data PD Dikti dalam workshop dan pendampingan pengelolaan PD Dikti di Hotel Savana Kota Malang, Selasa (30/10/2018).

Misalkan baru kemudian ditemukan data salah jenis kelamin, nama dll. Sehingga perlu dibuat tata kelola yang baik untuk data. Untuk membantu itu, maka unit terkecil seperti di prodi yang harus memastikan jika ada mahasiswa yang tidak aktif atau non aktif.

"Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi itu pasti tahu di level paling bawah. Mereka harus melaporkan ke universitas untuk disinkronkan lagi," kata dia. Sinkronisasi dua arah bisa terjadi. Misalkan dari perguruan tinggi melaporkan ada perubahan ke PD Dikti.

Kemudian dari PD Dikti akan mengirimkan lagi data yang disinkronkan. Ini juga harus dicek lagi oleh perguruan tinggi benar tidaknya ada perubahan. Dikatakan dia, saat pendaftaran CPNS lalu, PD Dikti banyak diakses. Sehingga perlu ganti server. "Untung saja tes CPNS oleh BKN saat itu kemudian mundur jadwalnya," kata dia.

Ini membuktikan data di PD Dikti sangat strategis. Dari keluhan-keluhan yang masuk, sarannya dimulai pembenahannya dari bawah di perguruan tinggi. Selain David, narasumber lainnya adalah Franova Herdiyanto, Kasubid Informasi dan Publikasi PDDikti Kemenristekdikti.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) Dr Cipto Wardoyo SE MPd MSi AK CA yang membuka acara itu menyatakan berharap kegiatan ini bisa memecahkan segala permasalahan yang terjadi di masing-masing fakultas kaitannya dengan pengelolaan Data PDDikti.

"Ada beberapa hal luar biasa yang sering terjadi terkait data PDDikti ini. Contohnya saat ada alumni UM yang jelas-jelas sah lulusan UM namun ketika yang bersangkutan mengecek namanya di data PDDikti ternyata tidak ada.

Sehingga yang bersangkutan khawatir namanya tidak terdaftar. Hal-hal seperti inilah yang akan menentukan nasib para alum ni," ujar Sucipto.

Sedang Franova menyatakan dasar hukum penyelenggaraan PD Dikti yaitu permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi, permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan UU no12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Untuk itu, standar pengelolaan PD Dikti ada tiga hal yaitu tahap pengumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi. Di tahap ini, pengumpulan data ini dihasilkan tersedianya data pendidikan tinggi terintegrasi yang tepat waktu.

Tahap kedua adalah pengolahan data yang terdiri dari proses verifikasi dan proses pengolahan data menjadi informasi yang menjamin kelengkapan dan validitas data penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tahap akhir ketiga yaitu penyajian data berupa penerbitan dan informasi statistik penyelenggaraan pendidikan tinggi, sosialisasi dan diseminasi, dan online publication yang menjamin aksesibilitas data dan informasi penye lenggaraan pendidikan tinggi.

Penulis: Sylvianita Widyawati Editor: yuli Ikuti kami di Video PilihanSumber: Google News | Liputan 24 Maba

thumbnail

Posted by On 12:12 AM

Tekan AKI dan AKB, Undip Terjunkan Maba Dampingi Ibu Hamil

  • Home
  • Semarang
Tekan AKI dan AKB, Undip Terjunkan Maba Dampingi Ibu Hamil Ratusan mahasiswa baru FKM Undip mengikuti upacara di Kampus Undip, Semarang, sebelum diterjunkan menjadi pendamping kesehatan ibu hamil, Senin (29/10 - 2018). (Semarangpos.com/Humas Undip) 01 November 2018 08:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG â€"Sebanyak 370 mahasiswa baru (maba) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menjalankan tugas sebagai surveilans atau pendamping kesehatan ibu dan anak.

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Prospek Maba itu mulai digelar, Senin (29/10/2018). Para maba itu diterjunkan sebagai surveilans di dua lokasi di Kota Semarang, yakni Kedungmundu dan Meteseh.

Rekomendasi Redaksi :
  • Angka Kematian Ibu dan Bayi Semarang Terus Tertekan
  • KESEHATAN JATENG : Kasus Kematian Ibu di Jateng Turun
  • KESEHATAN JATENG : Angka Kematian Ibu dan Bayi Turun

Wakil Dekan III FKM Undip, Suyatno, mengatakan kegiatan pendampingan ibu hamil itu merupakan bentuk dukungan civitas academica Undip dalam menyukseskan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), yakni Jateng Gayeng, Nginceng Wong Meteng. Program itu dicanangkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

“Diharapkan dengan kegiatan ini, mahasiswa memiliki softskill untuk melakukan pendampingan ibu hamil dan sigap dalam membantu pelayanan kesehatan ibu hamil oleh petugas puskesmas," ujar Suyatno, Selasa (30/10/2018).

Senada diungkapkan Pemina Prospek Maba, Yudhy Dharmawan, yang mengatakan kegiatan pendampingan ibu hamil itu bermanfaat untuk memperkenalkan program kesehatan dini kepada masyarakat.

"Harapannya mahasiswa jadi mampu mendeteksi permasalahan kesehatan di masyarakat dan memberikan solusi yang tepat," tutur Yudhy.

Kegiatan pendampingan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan mahasiswa kampus Undip Semarang ini akan berlangsung selama empat bulan. Kegiatan surveilans meliputi pendataan, pendampingan ibu hamil hingga masa nifas, pemantauan wilayah, penapisan kehamilan risiko tinggi, pertolongan pertama kasus komplikasi, hingga pemberian rujukan yang tepat.

Diharapkan dengan pendampingan, data yang diperoleh surveilans dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian untuk lebih meningkatkan kesehatan bayi dan ibu hamil dan membantu program pemerintah menekan AKB dan AKI.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Berita Terkait

Dibantah! Pil KB Bikin Gendut…
Stikom Semarang Gandeng Antara, TVRI, dan RRI Kembangkan Akademik
Stikom Semarang Gandeng Antara, TVRI, dan RRI Kembangkan…
Kerennya Mosaik Buatan Maba UIN Walisongo Semarang
Kerennya Mosaik Buatan Maba UIN Walisongo Semarang
Charoen Pokphand Bangun Entrepreneur Teaching Centre di Undip
Charoen Pokphand Bangun Entrepreneur Teaching Centre…
Charoen Pokphand dan Undip Genjot Pendidikan Karakter Guru SD dan SMP
C haroen Pokphand dan Undip Genjot Pendidikan Karakter…
BPJS Kesehatan Semarang Bekali Kader JKN-KIS
BPJS Kesehatan Semarang Bekali Kader JKN-KIS
Ini 3 Apotek Baru Layanan Obat Rujuk Balik BPJS Kesehatan Semarang...
Ini 3 Apotek Baru Layanan Obat Rujuk Balik BPJS Kesehatan…
KKN di Batang, Mahasiswa Undip Ciptakan Alat Pembuat Kompos Mini
KKN di Batang, Mahasiswa Undip Ciptakan Alat Pembuat…

Terbaru Lainnya

Pemprov Optimistis 1 Juta Wisman Ku   njungi Jateng Semarang 1 hour ago

Pemprov Optimistis 1 Juta Wisman Kunjungi Jateng

Prediksi PSIS Semarang Vs Arema FC: Tak Pernah Menang dari Tim Tamu, Tuan Rumah Ingin Hapus Kutukan Semarang 3 hours ago

Prediksi PSIS Semarang Vs Arema FC: Tak Pernah Menang dari Tim Tamu, Tuan Rumah Ingin Hapus Kutukan

Lepas Tour de Borobudur, Ganjar Pamer Potensi Jateng Semarang 5 hours ago

Lepas Tour de Borobudur, Ganjar Pamer Potensi Jateng

Unnes Dampingi Petani Olah Cabai Jadi Tepung Semarang 7 hours ago

Unnes Dampingi Petani Olah Cabai Jadi Tepung

JKSN Jateng Bersiap Menangkan Jokowi Ma'ruf Semarang 9 hours ago

JKSN Jateng Bersiap Menangkan Jokowi Ma'ruf

Balai Karantina Ajak Bidik Pasar Ikan Patin di Timteng Semarang 11 hours ago

Balai Karantina Ajak Bidik Pasar Ikan Patin di Timteng

Revolusi Industri 4.0 Mestinya Bikin Mahasiswa Hukum Gelisah, Begini Penilaian Ganjar... Semarang 15 hours ago

Revolusi Industri 4.0 Mestinya Bikin Mahasiswa Hukum Gelisah, Begini Penilaian Ganjar...

Wali Kota Semarang Tegaskan UMK 2019 Prosedural Semarang 17 hours ago

Wal i Kota Semarang Tegaskan UMK 2019 Prosedural

Ini Penyebab Macan Gunung Lawu Serang Ternak Warga… Semarang 19 hours ago

Ini Penyebab Macan Gunung Lawu Serang Ternak Warga…

Kampung KB Jateng Jadi Contoh Daerah Lain Semarang 21 hours ago

Kampung KB Jateng Jadi Contoh Daerah Lain

Komunitas Musik Magelang Gelar Aksi Peduli Bencana Sulawesi Tengah Semarang 23 hours ago

Komunitas Musik Magelang Gelar Aksi Peduli Bencana Sulawesi Tengah

Duh, 30% Desa Wisata di Jateng Mati Su   ri Semarang 1 day ago

Duh, 30% Desa Wisata di Jateng Mati Suri

Panpel PSIS Semarang Tak Sediakan Tiket untuk Suporter Arema FC Semarang 1 day ago

Panpel PSIS Semarang Tak Sediakan Tiket untuk Suporter Arema FC

Ganjar Beri Motivasi Mahasiswa Hukum Hadapi Revolusi 4.0 Semarang 1 day ago

Ganjar Beri Motivasi Mahasiswa Hukum Hadapi Revolusi 4.0

Magelang dan Solo Tanpa Pelayanan PLN Sabtu Ini Semarang 1 day ago

Magelang dan Solo Tanpa Pelayanan PLN Sabtu Ini

Pemprov Jateng Dorong Petani Juga Pelihara Ikan Semarang 1 day ago

Pemprov Jateng Dorong Petani Juga Pelihara Ikan

Trans Semarang Catatkan Pendapatan Rp86 Juta/Hari Semarang 1 day ago

Trans Semarang Catatkan Pendapatan Rp86 Juta/Hari

Dianggap Seksi bagi Investor, BP Batam Lirik Wisata Jateng Semarang 1 day ago

Dianggap Seksi bagi Investor, BP Batam Lirik Wisata Jateng

4 Rumah di Grobogan Jadi Arang, Korsleting Sebabnya… Semarang 1 day ago

4 Rumah di Grobogan Jadi Arang, Korsleting Sebabnya…

Apindo Jateng Apresiasi UMP Jateng 2019 Semarang 1 day ago

Apindo Jateng Apresiasi UMP Jateng 2019

SOLOPOS TV

Kontrol Emosi, Sasa Juarai Lomba Memanah di Solo Kisah dan Harapan Warga untuk Overpass Manahan Polisi Kota Solo Salat Gaib untuk Korban Kecelakaan Lion Air JT-610 Tim Labfor Mabes Polri Analisa Listrik atau Api terbuka Penyrbab Kebakaran Pasar Legi Solo KEBAKARAN PASAR LEGI SOLO: Damkar Fokus Pendinginan KEBAKARAN PASAR LEGI SOLO: 1.500-an Kios&Los Ludes Kebakaran Pasar Legi Solo 10 Finalis Duta Internet Sehat Festival Ayo Membaca 2018 Pohon Besar Depan Museum Radya Pustaka Solo Roboh Presiden Jokowi Janji Perbanyak Balai Pelatihan Santri Gunungan Sampah TPA Putri Cempo Solo Terbakar Gadis Pelukis Asal Klaten Bikin Atlet Tuna Netra Filipina Menangis Polisi Selidiki Kasus Air PDAM Merah Banyuanyar Solo Limbah Pabrik Cat di Banyuanyar Solo Masuk Saluran PDAM Overpass Manahan Dibuka Fungsional 28 OktoberSumber: Google News | Liputan 24 Maba